//
you're reading...
Fiqih

Bisnis Bagi Hasil


Soal:


Apa hukum bisnis dengan sistem bagi hasil? termasuk ribakah? adakah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh dua orang yang melakukan transaksi tersebut?

 

Jawab:

Suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis, dengan perjanjian bahwa pelaksana tadi (yang menjalankan aktivitas usaha/Mudhârib) mendapat bagian yang tertentu dari labanya, baik sepertiga, seperempat ataupun setengah  sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama, oleh ulama-ulama disebut dengan istilah al-Mudharabah atau al-Qirâdh.

Di dalam bisnis mudharabah (bagi hasil) ini ada prinsip saling tolong menolong. Lantaran, ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang memiliki keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

 

Hukum dan Dasar Mudharabah

Bisnis dengan sistem mudharabah adalah jâiz (dibenarkan) di dalam Islam. Ibnu Hazm dalam kitabnya Marâtibul Ijmak [1367] telah menukil bahwa Mudharabah itu telah dikerjakan oleh kaum muslimin secara meyakinkan, tanpa ada perbedaan pendapat dan merupakan ijma’ yang shahih.

Dalam kitab al-Muwattha’ karya Imam Mâlik disebutkan bahwa Umar bin Khattab dan kedua putranya Abdullah dan Ubaidillah – Semoga Allah meridhai mereka semuanya –melakukan akad Mudhârabah. Begitu juga dengan Utsman bin Affan.  [Lihat Al-Muwaththa’ kitab Al-Qirâdh bab 1 hal. 687-688].

Keberadaan akad Mudharabah yang telah berlangsung dari masa ke masa (sejak masa kenabian hingga masa kini) tanpa adanya pengingkaran dari seorangpun termasuk dari Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam menunjukkan bahwa bolehnya melakukan akad tersebut di dalam Islam.

 

Syarat Mudharabah

Ada beberapa syarat yang mesti diperhatikan dalam akad mudharabah. Di antaranya:

1.   Modal yang diserahkan harus tunai

Baik dalam bentuk dinar, dirham, atau dalam bentuk uang lainnya yang berlaku di negara tersebut. Adapun modal yang berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan karena sulit menentukan keuntungannya. Begitu juga halnya dengan utang, bahwa seseorang yang mengutangkan uang kepada orang lain, tidak boleh menjadikan uang tersebut sebagai modal untuk mudharabah [ini berlaku, bagi orang yang diutangkan dalam keadaan susah]. Adapun jika orang yang diutangkan itu berada dalam kondisi yang tidak sulit maka utang tersebut boleh dijadikan modal menurut Ibnul Qayyim.

2.  Jelas dalam penentuan laba

Hendaknya laba di antara si pemilik modal dan pekerja diketahui dengan jelas sewaktu mengadakan kontrak, misalnya 60 % : 40 %, 50 % : 50 %, dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

Jika mudharabah ini mendapat keuntung-an, maka pemilik modal mendapat keuntungan dan modalnya juga kembali.  Tetapi, jika tidak mendapat keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapat apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga.

Jika mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut diambil dari modal pemiliknya. Hal ini hendaknya dipahami, bahwa  yang  rugi tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja, yaitu rugi pikiran dan tenaga.

3.    Nafkah [biaya hidup] pekerja

Ulama berbeda pendapat mengenai biaya hidup pekerja. Apakah nafkah pekerja boleh diambil dari modal atau tidak? Sebagian berpendapat bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut kecuali dengan seizin pemiliknya. Sebagian berpendapat bahwa jika kepergiannya ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (operasional). Dan yang lainnya lagi berpendapat, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengelola modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian. Namun pada intinya, semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati.

 

Kesimpulan

Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi yang terkait dengan permasalahan mudharabah namun beberapa catatan di atas kami anggap cukup untuk menjelaskan tentang mudharabah dan sisi penting yang terkait dengannya. Intinya, bahwa bisnis bagi hasil yang anda tanyakan adalah boleh dalam syariat dan tidak termasuk sebagai transaksi riba.

 

 

Abu Halbas Muhammad Ayyub

Jember, Rabi’ul Akhir 1433 H.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: